Landasan Hukum Otonomi Daerah
Artikel ini dimaksudkan sebagai informasi kepada pengunjung situs
ini bahwa untuk selanjutnya artikel yang berkaitan dengan landasan hukum otonomi daerah akan
kami upload melalui kategori ini. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca dalam mengakses berbagai materi yang berkaitan
dengan landasan hukum otonomi daerah.
Mengapa Landasan Hukum Otonomi Daerah?

Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahan regulasi yang
harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka kami menganggap bahwa landasan hukum otonomi daerah perlu untuk dikaji dan
melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agar dapat dengan
mudah diakses oleh para pengunjung.
Untuk meluaskan bahasan dalam kategori landasan hukum otonomi daerah, maka
artikel yang akan dipublikasikan melalui kategori ini tidak hanya terbatas pada
dasar hukum atau regulasi yang mengatur otonomi daerah. Tetapi akan ditambahkan
dengan beberapa analisis terkait dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan
konsepsi otonomi daerah.
Analisa yang dimaksud dapat berupa kajian atau telaah kritis
terhadap peraturan perundang-undangan dalam otonomi daerah, atau juga mungkin
analisa terhadap regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam
upaya mewujudkan cita-cita pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya
masing-masing.
Menu Landasan Hukum Otonomi Daerah
Untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengakses artikel yang
terkait dengan dasar hukum otonomi daerah, maka untuk selanjutnya kategori landasan hukum otonomi daerah ini akan kami tempatkan dibawah menu
dasar hukum.
Untuk selanjutnya menu ini kemungkinan dapat dikembangkan sehingga
memuat beberapa kategori termasuk peraturan-peraturan daerah yang layaknya
menjadi contoh bagi daerah lain. Prinsipnya untuk membangun Negara Indonesia
kita harus membangun daerah, dan untuk membangun daerah kita perlu saling
berbagi informasi mengenai kemajuan di daerah masing-masing.
Rulianto Sjahputra